BERITA UTAMA , Jakarta – Serangkaian aksi protes di Gedung DPR sejak awal Maret, muncul spanduk: Pecat Jokowi tanpa pemakzulan. Gedung DPR/MPR beberapa kali menjadi ajang unjuk rasa sejak awal Maret 2024, terutama pasca Pemilu 2024 dan penerapan kewenangan penyidikan DPR untuk mengusut bukti-bukti kecurangan pemilu. muncul. Banyak kelompok masyarakat yang meminta sesuatu yang berbeda. Demikian rangkaian pemaparan yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR.
Tindakan orang yang menyerang DPR RI
Pada tanggal 1 Maret 2024, massa yang menamakan dirinya Aksi Rakyat Geruduk DPR RI berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, mahasiswa, dan poros buruh menunjukkan banyak tujuan yang terkait dengan hasil pemilu 2024.
Kelompok tersebut dinamakan Koalisi Klaim Rakyat. Kelompok tersebut menolak hasil pemilu 2024 namun menuduhnya melakukan penipuan. “Hentikan pemilu yang curang. “Pecat seluruh komisioner KPU,” demikian bunyi salah satu spanduk yang dipajang para pengunjuk rasa.
Sementara kelompok lainnya menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Pemeliharaan Demokrasi. Yang mereka inginkan adalah menolak bicara soal hak mengusut kecurangan pemilu karena bisa menimbulkan kekacauan.
Protes itu terjadi saat KPU menggelar rapat paripurna untuk mengumpulkan suara lokal dan asing untuk Pemilu 2024. Presentasi ini awalnya dilakukan dengan cara yang positif. Namun tiba-tiba, suhu menjadi panas di malam hari. Pada pukul 17.50 WIB, massa mulai menghampiri polisi yang menyuruh mereka bubar. Kerumunan mulai membakar ban. Koalisi negara-negara untuk melestarikan demokrasi
Pada 8 Maret 2024, pengunjuk rasa menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain menyerukan pemakzulan Jokowi, masyarakat juga menyerukan penghapusan ideologi politik, praktik pengusutan sistem IT KPU, dan kecurangan pada Pemilu 2024. Sementara itu, Kapolres Metro Jaya Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ada 2.768 orang yang akan dilindungi dalam aksi protes tersebut. Pejabat tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI Jakarta dan instansi terkait. Para pejabat ini akan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah pengunjuk rasa memasuki wilayah DPR atau MPR RI.
Pada Rabu, 13 Maret 2024, Komisi Nasional Pengawal Demokrasi kembali menggelar acara di depan Gedung DPR/MPR. Yang mereka cari masih sama, yakni lengsernya Jokowi dan eliminasi politik.
presentasi 3 hari – Serangkaian aksi protes di Gedung DPR
Sekelompok masyarakat melakukan aksi protes sejak Senin, 18 Maret hingga Rabu, 20 Maret 2024, di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan di depan gedung DPR/MPR. Mereka mengecam dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Di poster-poster yang tersebar di media sosial, banyak orang yang menjadi alasan tayangan ini. Dimulai dari mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin; Pakar Hukum, Refly Harun; kepada mantan Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Soenarko.
Pada hari kedua aksi, ratusan orang berpakaian hitam-putih berbaris di depan gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan bendera merah putih dan spanduk bergambar wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan-pesan menentang pemilu yang curang, mereka menyerukan lengsernya Jokowi. Berbagai bendera dikibarkan, antara lain: izin Jokowi tanpa tuntutan pemakzulan. “Kami mendesak parlemen segera mengeluarkan kewenangan penyidikan dan pemakzulan terhadap Jokowi,” kata Refly di luar parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.
Refly Harun melanjutkan, selain diikuti Gerakan Pemuda untuk Kedaulatan Rakyat atau GKPR, aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR juga mempertemukan jaringan kelompok buruh dan masyarakat miskin setempat. “Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama: menolak pemilu yang curang dan memecat presiden,” katanya.